Kamis, 19 Januari 2017
Share |

Ijin Usaha Perikanan

A.Dasar hukum

  • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Perikanan.
  • Perda Kabupaten Cianjur No.17 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Perikanan.
  • Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Perikanan, bahwa Setiap orang/perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).
  • Keputusan Bupati Cianjur No.29 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No.18 Tahun 2000 tentang Retribusi Usaha Perikanan

B.Ketentuan Umum

  • Perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).
  • Setiap kapal perikanan yang dipergunakan oleh perusahaan perikanan harus dilengkapi IUP dan SPI (masa berlaku 2 tahun ).
  • Setiap unit usaha perikanan yang telah memiliki IUP pembudidayaan ikan wajib dilengkapi dengan SPBI ( masa berlaku 2 tahun ).
  • Setiap perusahaan perikanan yang telah mendapatkan IUP dan memiliki unit pengolahan ikan wajib dilengkapi dengan SPH ( masa berlaku dua tahun ).

C.Tata Cara

I.Pengawasan
  • Dinas Peternakan Perikanan dan kelautan Kabupaten Cianjur melaksanakan bimbingan dan pengawasan terlebih dahulu terhadap pelaksanaan izin usaha perikanan.
  • Bimbingan dan pengawasan dari Dinas Peternakan Perikanan dan kelautan kabupaten cianjur dapat dilakukan dalam bentuk langsung yaitu di lokasi kegiatan dan tidak langsung dapat berupa penyampaian informasi tertulis mengenai kegiatan perikanan.
II.Izin Usaha Perikanan
  • Izin Usaha Perikanan diproses setelah pelaku usaha perikanan yang mempunyai kegiatan usaha perikanan (budidaya, penangkapan dan atau pengolahan) mengajukan permohonan yang dilengkapi persyaratan : surat permohonan, copy KTP, IMB, pas photo dan analisa usaha selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah diterimanya permohonan, Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur atau pejabat yang ditunjuk mengadakan pemeriksaan kegiatan usaha dan lokasi perusahaan.
  • Selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah pemeriksaan lokasi, Kepala Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur menerbitkan / menunda / menolak Izin Usaha Perikanan.
  • Pemohon yang disetujui untuk diterbitkan Izin Usaha Perikanan-nya diwajibkan untuk membayar retribusi dan leges sesuai peraturan yang berlaku.
III.Penolakan Izin Usaha
  • Persyaratan administrasi tidak lengkap.
  • Jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan izin usaha.
  • Lokasi kegiatan usaha (letak dan luas lokasi) tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan izin usaha.

D.Persyaratan

  1. Mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas.
  2. Fotocopy KTP yang masih berlaku.
  3. Pas photo ukuran 3 x 4 (2 lembar).

E.Biaya

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 18 Tahun 2000, yaitu :

  1. IUP
    • Kolam Air Tenang : Rp. 25.000 /ha
    • Kolam Jaring Apung : Rp. 10.000 /pemilik
    • Alat Tangkap Pancing Tangan : Rp. 5000 /unit /tahun
  2. SPI (Surat Penangkapan Ikan)
    • Penangkapan Ikan di Laut : Rp. 4000 /GT/2 tahun
  3. SPBI (Surat Pembudidayaan Ikan)
    • Keramba Jaring Apung : Rp. 1.000 /m2/2 tahun
  4. Kolam Air Tenang : Rp. 25.000 /ha/2 tahun
  5. SPH : Rp. 150.000 /unit/2 tahun

F.Waktu Penyelesaian

    1 s/d 5 hari kerja

G.Lokasi Penyelesaian

Kantor Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur.

H.Alur Proses Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan