Jum'at, 28 November 2014
Share |

Bagian Hukum Setda Cianjur Menggelar Bimtek Peraturan Desa

20 Desember 2012, 09:33 WIB
Tata cara penyusunan peraturan desa ditetapkan melalui peraturan daerah, petunjuk pelaksanaannya dibuat melalui keputusan bupati, penyusunan Peraturan Desa pada dasarnya relatif sama dengan membuat produk hukum lainnya seperti Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah lainnya. Peraturan Daerah dapat dibatalkan apabila tidak sesuai dengan prinsif-prinsif dasar. Untuk Peraturan Desa yang dibuat hendaknya mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk melaksanakannya maka proses penyusunan peraturan desa harus memperhatikan aspirasi masyarakat banyak, demikian dikatakan Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur Endan Hamdani, SH., dalam kegiatan bimbingan teknis tata cara penyusunan peraturan desa dan BPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Cianjur Rabu 19 Desember 2012 yang diselenggarakan di Gedung Korpri, Jalan Raya Bandung Sadewata Cianjur, kegiatan dihadiri oleh unsur kepala desa, BPD dan Kepala Seksi Pemerintahan, dari 32 kecamatan dan 345 desa yang ada di Kabupaten Cianjur
Endan Hamdani, SH., menyampaikan maksud diadakan pelatihan bimbingan teknis ini agar para kades dan BPD bisa memahami dan memiliki regulasi di tingkat desa yang memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis serta tujuannya untuk menciptakan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kades yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dengan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan tersebut sesuai dengan prinsif desentralisasi dan otonomi daerah peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat. Diharapkan dengan adanya bimbingan dan pelatihan teknis tersebut dapat dipahami dan dimengerti tentang mekanisme dan tata cara penyusunan peraturan desa untuk kecamatan, kepala desa dan BPD di lingkungan pemerintahan.